Aliansi BEM Semarang Raya Menolak Capim KPK Bermasalah Dan Revisi UU KPK

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Semarang Raya menggelar konsolidasi di Undip Semarang terkait persoalan dan terpilihnya Calon Pimpinan (Capim) KPK bermasalah dan revisi Undang-Undang (UU) KPK. (Dok : BEM Semarang Raya)

SIGIJATENG.ID, Semarang – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Semarang Raya menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK dan terpilihnya calon pimpinan (Capim) KPK bermasalah. Mereka telah melakukan konsolidasi untuk menyikapi persoalan KPK yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini.

Juru Bicara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Semarang Raya M.Anies mengungkapkan, konsolidasi yang dilakukan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tersebut, dinilai sangat penting dilakukan guna memberikan dukungan solidaritas dan kecaman kepada segenap elemen yang berupaya untuk melemahkan KPK.

“Perlu kita ketahui bersama, korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sangat merugikan negara. KPK menjalankan tugas untuk memerangi itu,” ungkapnya.

Anies menjelaskan, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Semarang Raya menilai upaya merevisi RUU KPK justru berpotensi melemahkan KPK.

“Ditambah terpilihnya Irjen Firli Bajuri sebagai Ketua KPK menuai pro kontra dikarenakan rekam jejaknya yang bermasalah,” jelasnya.

Dikatakannya, potensi ketika UU KPK direvisi adalah independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Selain itu, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas,” katanya.

Hal senada juga yang disampaikan oleh pimpinan KPK saat ini serta dari berbagai unsur elemen seperti dari akademisi hingga tokoh agama yang beramai-ramai menolak Revisi UU KPK.

“Menyikapi hal tersebut, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Semarang Raya menyatakan sikap dengan tegas untuk menolak Revisi UU KPK, karena tidak ada urgensinya dan berpotensi melemahkan KPK. Sehingga pembahasannya harus dihentikan,” katanya.

Aliansi mahasiswa akan menaruh mosi tidak percaya kepada pimpinan KPK terpilih dikarenakan rekam jejaknya yang bermasalah.

“Kami mendukung segala bentuk tindakan yang diambil KPK saat ini guna menyelamatkan masa depan KPK dan penegakan anti korupsi di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mengajak semua elemen untuk bergabung dalam konsolidasi akbar yang akan dilaksanakan di PKMU UNNES pada Senin,16 September 2019 Pukul 19.00 mendatang.

“Konsolidasi tersebut membahas persiapan aksi yang akan dilaksanakan di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah dan di depan gedung DPR RI, Senayan,” pungkas Anies.(Parwito)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here