Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Pemerintah Sejahterakan Guru Non ASN

SIGIJATENG.ID, Semarang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ahmadi, SE mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan guru non ASN di Jawa Tengah. Pasalnya dari hasil kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, kondisi guru terutama yang non ASN kesejahteraannya masih jauh dari yang diharapkan atau masih jauh di bawah UMK Kota/ Kabupaten.

“Diantara temuan yang paling fenomenal adalah kesejahteraan guru. Kalau PNS relatif Lebih dari cukup, persoalan kita adalah yang non ASN di Jawa Tengah ini jumlahnya juga banyak, apalagi kita mendapatkan limpahan amanat Pendidikan Menengah menjadi urusan Provinsi maka kemudian Pemerintah Jawa Tengah sudah seharusnya memiliki keberpihakan yang utuh terhadap bagaimana sma smk ini”. Ujar Ahmadi di ruang kerjanya.

Menurut Legislator dari Fraksi Keadilan Sejahtera ini, Kesejahteraan guru,  berbanding lurus dengan status guru yang ada saat ini, dimana hanya ada dua pilihan, yakni guru ASN dan non ASN.

“Apakah kemudian GTT dan PTT dan honorer ini perlu dilihat secara general, satu terhadap kapasitas, pengabdian sudah lama, tapi ternyata kapasitas tidak cukup, kemudian juga dilihat dari  kemampuan keuangan. Ketika ini tidak masuk, non ASN dimasukkan yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menurut kami statusnya lebih baik,”ujar ahmadi.

Secara khusus, Ahmadi juga mendorong Pemerintah Daerah di Jateng untuk turut memperhatikan kesejahteraan para Guru, utamanya non ASN atau honorer.

 “Sekarang teman-teman guru sudah banyak melakukan kebwajiban, giliran mengambil haknya malah ditanyakan di Provinsi, terkait kesejahteraan guru sudah ada hak 50 plus  11 persen. Di Kabupaten kami harapkan jumlah perhatiannya, pola ini bisa dipakai, memang jumlah pegawainya dan kemampuan tidak sbeanyak provinsi, tapi kita ingin dorong Pemda, karena mencerdaskan kehidupan berbangsa itu prinsipnya tanggungjawab pemerintah,”jelas Ahmadi.

Selain kesejahteraan, temuan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang lain adalah persoalan kapasitas pada guru. Dimana masih banyak guru di Jawa Tengah belum memiliki kapasitas baik dari guru itu sendiri.

“Kita tidak ingin mengatakan bahwa kapasitas sekarang itu kurang, tetapi memang apa yang kita hasilkan ini belum bisa untuk menjawab tantangan kedepan, sebagai contoh sekarang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, ketika pemerintah membuat passing grade, ternyata banyak yang tidak memenuhi standart passing grade, sehingga rumus untuk penerimaannya diubah menjadi ranking,” imbuh ahmadi

Atas kondisi tersebut, dia berharap selain kurikulum yang harus menjawab tantangan zaman, gurunya harus diupgrade untuk menjawab tantangan zaman.

“Misalnya sekarang 2018 masuk Sekolah Dasar (SD) misalnya, kira-kira nanti lulus SMA model tantangannya globalnya seperti apa, ini sudah ada rumusan kurikulum kemudian anak ini lulus, ini sudah bisa dipakai,” tandas Ahmadi.(ADV/ZAL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here